Bupati Pesisir Selatan Sampaikan Nota LKPj Dalam Rapat Paripurna DPRD

54

MEDIASUMBAR | PESISIRSELATAN –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)  Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Drs Rusma Yul Anwar, Senin (04/04/2022).

Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan dari Pemda Pesisir Selatan dihadiri oleh Bupati Drs Rusma Yul Anwar, Sekretaris Daerah, Mawardi Riska, Forkopimda dan juga perwakilan OPD dan pejabat terkait lainnya. 

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD,  Ermizen SPd dengan agenda mendengarkan laporan penggunaan Anggaran dan target yang dicapai sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Sistematika yang Tersusun Seperti Perubahan penjabaran APBD. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Rusma Yul Anwar dalam LKPj menyampaikan, penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2021 berjalan dengan baik dan diakuinya masih ada beberapa target dan program kegiatan maupun sub kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal hal ini disebabkan karena kondisi dan situasi wabah Covid-19 di tahun 2021.

Namun demikian pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 secara umum menunjukkan tren yang baik pada sisi pendapatan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.682.882.249.035.67 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.738.176.920.827.00 yang berarti 96.82%

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar,.Ermiwati SE kepada media mengatakan, bahwa penyampaian nota LKPj Bupati terbuka untuk umum dan pihak dari DPRD dalam hal ini cuma mendengarkan dan masih ada agenda rapat paripurna setelah laporan penggunaan anggaran daerah tersebut diperiksa oleh BPK dan lembaga keuangan daerah lainnya.

Lebih jauh Ermiwati SE menjelaskan, beberapa hari ke delapan DPRD akan memanggil OPD terkait mengenai penggunaan dan realisasi penggunaan Anggaran tersebut agar tata pengelolaan keuangan daerah jelas dan transparan.