Kejati Sumbar : Terkait Kasus RSUD Painan, SPDP Sudah Terbit, Tinggal Tunggu Ekspose

118

MEDIASUMBAR | PESISIR SELATAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pesisir Selatan menilai Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lamban dalam mengusut kasus korupsi.

“Belum ada tindakan konkret Kejati Sumatera Barat dalam menuntaskan kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi (pembangunan Gedung Baru) RSUD M. Zein Painan,” kata Bupati LSM LIRA, Erizal, SH

Dia bersama rekannya mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat agar menuntaskan pengusutan kasus korupsi, sehingga mampu menekan tindakan oknum pejabat publik yang menghabiskan uang negara untuk kepentingan individu maupun golongan.

“Dengan memenjarakan koruptor, ini akan menjadi efek jera untuk pejabat publik lainnya yang berniat korupsi, sehingga mampu menekan angka korupsi di Sumatera Barat khususnya di Pesisir Selatan,” terangnya.

LSM LIRA meminta Kejati setempat segera memeriksa dan memproses  kasus dugaan korupsi besar yang merugikan Negara. Sementara itu, pembangunan gedung baru RSUD. M. Zein Painan di bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang menelan anggaran Rp. 99 Miliar, dibiayai lewat pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sejak tahun 2015.

Pinjaman tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didasari Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah tahun 2014 ke PIP. Dari jumlah itu, Rp. 96 Miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp. 3 Miliar dipergunakan melengkapi peralatan kesehatan (Alkes) RSUD.

Namun, pada tahun 2016 masa pemerintahan Hendrajoni, kegiatan pembanguman tersebut dihentikan dengan alasan tidak adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketika itu, progres kegiatan sudah mencapai bobot 80%, dimana proyek pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT. Sarana Multi Investasi (SMI) dengan tenor 5 tahun.

Tentunya dengan kembali dilakukan penyidikan perkara ini, diharapkan bisa menjadi titik terang tentang kelanjutan pembangunan gedung baru RSUD. M. Zein Painan, Kabun Taranak, apalagi pembangunannya telah menelan biaya tidak sedikit.

Sebelumnya diberitakan oleh sejumlah media online dan media massa, Kajati Sumatera Barat sudah memerintahkan Tim Satgas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk memeriksa kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR), dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk melengkapi bukti-bukti terkait dokumen.

Kendati sudah dikumpulkan barang bukti, hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus tersebut. Bahkan, pihak Kejati Sumatera Barat sampai saat ini belum menetapkan tersangka kasus tersebut.

Terpisah, Kejati Sumatera Barat mengatakan, bahwa Kejati Sumatera Barat melakukan penyidikan perkara pembangunan gedung baru RSUD. M. Zein Painan, Bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dipastikan terus berlanjut.

Hal itu ditegaskan kembali Kejati Sumbar melalui, Kasi Penkum Kejati Sumbar, Fifin Suhendra, SH, MH. ketika dihubungi wartawan beberapa waktu yang lalu

Sebelumnya kegiatan dilakukan tim satgas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejati Sumatera Barat telah mengumpulkan bukti-bukti baru dalam perkara pembangunan gedung baru RSUD. M. Zein Painan, Bukit Kabun Taranak, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Diterangkan Fifin, data-data yang telah didapatkan kemarin turun kelapangan saat ini terus dipelajari, dan diverifikasi untuk alat bukti surat. Dan, proses penyidikan sedang berjalan.

“Terkait Pemeriksaan perkara (gedung baru) RSUD Painan (di Bukit Kebun Tarnak) tetap berlanjut, SPDPnya sudah terbit menunggu waktu untuk ekposenya,” terang Kasi Penkum.

“Sebelumnya  telah dilakukan pemanggilan PPK, PPTK, dan kadis saat rumah sakit tersebut dibangun,” tutupnya.